bu ida

Dari berita yang telah beredar, Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2021 diputuskan tidak turun atau sama dengan 2020. Keputusan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/ll/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).

Namun, ketetapan ini masih dapat disesuaikan oleh pemda sendiri. Dilansir oleh cnbcdindonesia.com, tiga provinsi sepakat untuk menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2021 3,27% hingga 3,54%. Ketiga provinsi tersebut diantaranya Jawa Tengah (Jateng), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan DKI Jakarta.

Diketahui UMP 2021 di Jawa Tengah naik 3,27% atau naik Rp 56.963,9 menjadi Rp 1.798.979 dari sebelumnya Rp 1.742.015 pada 2020. Kemudian UMP 2021 di DIY naik 3,54% atau bertambah Rp 60.392 dari upah minimum yang berlaku pada tahun depan menjadi Rp 1.765.000

DKI Jakarta merupakan provinsi nomer satu yang memiliki UMP tertinggi dibandingkan provinsi lainnya. Di mana UMP DKI Jakarta tahun depan naik 3,5% dari sebelumnya Rp 4.267.349 menjadi Rp 4.416.186,548.

Sementara itu, provinsi lain mengikuti ketetapan dari keputusan menteri untuk tidak menurunkan UMP 2021.

Dalam wawancara kepada detik.com, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerangkan keputusan pemerintah yang menetapkan UMP 2021 sama dengan tahun ini, adalah jalan tengah dari semua rekomendasi dari pengusaha dan serikat pekerja/buruh. Menurutnya, usulan yang diterima dari serikat pekerja/buruh ialah penekanan tak ada penurunan UMP di tahun depan.

Ida menambahkan, bahwa ketetapan ini juga dinilai dari aspek ekonomi, hukum, sosial, dan politik, serta berdasarkan data-data dan kajian yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan di beberapa daerah. Ida tidak menerangkan lebih detil bagaimana aspek tersebut saling berkaitan sehingga keputusan yang diambil merupakan “jalan tengah”, namun Ida menyinggung dampak pandemi COVID-19 menjadi salah satu yang dipertimbangkan.

“Berkaitan dengan rekomendasi penetapan Upah Minimum 2021 dari Depenas, pemerintah telah menerima catatan bahwa unsur serikat pekerja/serikat buruh mempunyai pandangan nilai Upah Minimum 2021 tidak boleh turun, meskipun sudah ada KHL (Kebutuhan Hidup Layak) hasil peninjauan,” jelas Ida kepada detik.com

“Melihat kondisi dampak dari pandemi COVID-19 dan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh dan kelangsungan bekerja, serta menjaga kelangsungan usaha, pemerintah mengambil jalan tengah yang sebelumnya telah dikaji secara mendalam,” lanjutnya.

Menarik untuk Dibagi?

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Offer

Peluang Bisnis Barbershop

Bikin Brand-mu Sendiri!

Marketplace Mastery

Bersama Weliyan Tanoyo